PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023
Keywords:
Marriage, Religion, SEMAAbstract
Indonesia, with its many religions, certainly provides opportunities for interfaith marriages, coupled with the absence of laws and regulations that explicitly prohibit interfaith marriages. The issuance of SEMA Number 2 of 2023 prohibits judges from granting applications for registration of interfaith marriages, thus closing the opportunity for the registration of interfaith marriages that have been determined in advance by the court. This study aims to ensure the validity of marriages of couples of different religions after the issuance of SEMA Number 2 of 2023 and the acquisition of legal protection for children born from marriages of couples of different religions whose ratification is rejected by the court based on the relevant laws and regulations. The validity of interfaith marriages is reviewed from Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law that its implementation is based on each person's religion. The implementation of marriage registration has been prohibited by SEMA Number 2 of 2023. The absence of marriage registration has several negative impacts on the children born, namely the child's position becomes illegitimate, difficulty in meeting the administrative requirements for birth registration, and uncertainty in choosing their own religion for the child because it affects the lineage of their parents.
References
Arso Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Media Syari’ah, Vol. 22, No. 1, 2020.
Henry P. Panggabean dalam Maulana Rihdo Al Fasil, dkk, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum, USRAH, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Jabes Pasaribu, Yunardi Kristian Zega, dan Desetina Harefa, Responsif Gereja Terhadap Pernikahan Beda Keyakinan, Jurnal Vox Dei, Volume 3 Nomor 1, 2022.
Jessica Silfanus, Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme, The Way : Jurnal Teologi dan Kependidikan, Volume 8 Nomor 1, April 2022.
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : Refika Aditama, 2012.
Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : Refika Aditama. 2016.
NM. Wahyu Kuncoro, S.H., Tip Hukum Praktis : Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010.
Nurdhina Hakim, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007.
Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Sirman Dahwal., Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 2016.
Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Bandung : Refika Aditama, 2015.
Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan, Bandung : Refika Aditama, 2016.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke - IV Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
