EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANJARMASIN

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan khususnya dalam pemenuhan akses pendidikan penyandang disabilitas, serta menganalisis hubungan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan unsur Dinas Pendidikan, pengelola sekolah luar biasa, penyandang disabilitas, dan keluarga penyandang disabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel, minimnya Guru Pendamping Khusus, serta belum seragamnya standar pelayanan antar sekolah. Dari aspek efisiensi, sumber daya yang tersedia telah digunakan sesuai standar minimal, meskipun masih terdapat kebutuhan pendanaan tambahan. Aspek kecukupan dan pemerataan masih menghadapi persoalan kapasitas sekolah dan distribusi layanan. Responsivitas kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil penyandang disabilitas, sedangkan aspek ketepatan dipengaruhi oleh lemahnya sinergi lintas sektor. Hubungan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial telah berjalan melalui fungsi yang berbeda, tetapi integrasi data, perencanaan bersama, pemenuhan sarana, pelatihan guru, mekanisme perlindungan, dan transisi pendidikan ke dunia kerja masih perlu diperkuat. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola lintas sektor berbasis data dalam evaluasi kebijakan pendidikan inklusif.