HARMONISASI PRINSIP LEGALITAS DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI YANG AKUNTABEL
Main Article Content
Abstract
Pemerintahan nagari merupakan ruang penyelenggaraan pemerintahan lokal yang mempertemukan norma hukum negara, kewenangan administrasi, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan nilai adat. Kondisi ini menuntut tata kelola yang responsif sekaligus taat pada prinsip legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Artikel ini bertujuan menganalisis harmonisasi prinsip legalitas dan kearifan lokal dalam penguatan tata kelola Pemerintahan Nagari Padang Lua. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya deskripsi empiris terbatas melalui observasi, diskusi, studi dokumen, dan log book magang pada 3 Agustus - 3 Oktober 2026. Hasil kajian menunjukkan lima ranah utama pembelajaran magang, yaitu tertib administrasi, pelayanan warga, pemahaman kewenangan dan peraturan, relasi hukum negara dengan adat, serta partisipasi dalam isu sosial dan pembangunan. Kegiatan yang tercatat meliputi penanganan Anak Tidak Sekolah, penguatan kapasitas keluarga, keamanan melalui parik paga, revitalisasi pasar, perubahan APB Nagari, dan batagak panghulu. Kajian menegaskan bahwa adat berperan sebagai sumber legitimasi sosial dan sarana komunikasi, tetapi tidak menggantikan dasar kewenangan maupun prosedur hukum. Penguatan tata kelola memerlukan prosedur yang jelas, dokumentasi tertelusur, komunikasi inklusif, perlindungan data, dan pertanggungjawaban keputusan.
Downloads
Article Details
Issue
Section
How to Cite
References
Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Dwiyanto, A. (Ed.). (2015). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press.
Hadikusuma, H. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi revisi). Mandar Maju.
Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., Djatmiati, T. S., & Mertokusumo, S. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (2014c). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Isra, M. A. (2026a). Laporan Kegiatan Magang Kantor Nagari Padang Lua: Periode 3 Agustus–3 Oktober 2026. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
Isra, M. A. (2026b). Log Book Kegiatan Magang Kantor Nagari Padang Lua: Periode 3 Agustus–3 Oktober 2026. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
Muhammad, B. (2006). Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar. Pradnya Paramita.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
Sedarmayanti. (2012). Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik. Mandar Maju.
Sinambela, L. P., et al. (2014). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi. Bumi Aksara.
Soekanto, S. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.