IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI DUTA MALL BANJARMASIN

Abstrak

Banjarmasin tercatat sebagai kota pertama di Indonesia yang melarang penyediaan kantong plastik di ritel modern melalui Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, tetapi kepatuhan pelaku usaha di pusat perbelanjaan modern belum stabil. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Duta Mall Banjarmasin dan mengidentifikasi faktor penghambatnya berdasarkan model implementasi George C. Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan unsur Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, manajemen mal, tenant, dan pengunjung; observasi lapangan pada Oktober–November 2025; serta dokumentasi data pemantauan Dinas Lingkungan Hidup, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan tetapi belum optimal. Kepatuhan tenant meningkat dari 15% pada 2017 menjadi 60% pada 2024, dengan penurunan pada masa pandemi. Pada variabel komunikasi, sosialisasi menjangkau sasaran, tetapi frekuensinya naik turun dan materinya kurang solutif; 70% pengunjung mengetahui program, namun baru 44% yang mengubah kebiasaan. Pada variabel sumber daya, enam petugas pengawas dan anggaran pemantauan Rp150 juta untuk seluruh kota membatasi intensitas pengawasan. Disposisi aparat pelaksana positif, sedangkan kesediaan tenant beragam menurut status waralaba, jenis produk, dan skala usaha. Pada variabel struktur birokrasi, ketiadaan sanksi administratif dalam peraturan dan terpecahnya kewenangan penindakan membuat pelanggaran berulang tidak menimbulkan efek jera.